SImposium Nasional Kependudukan 2026
Badung, 23 April 2026 – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar Simposium Kependudukan 2026 di Ruang Widyasabha, Universitas Udayana, Kamis (23/4). Simposium mengusung tema “Memajukan Ketahanan Demografi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif: Inovasi Kebijakan Berbasis Bukti”.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Udayana menyebut isu kependudukan tidak hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga ketahanan penduduk dan ketahanan sosial. Karena itu, penanganannya perlu pendekatan lintas sektor, termasuk keterkaitannya dengan lingkungan. Keluarga dinilai berperan penting sebagai unit terkecil dalam pengelolaan sampah.
Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Dr. Hassan Mohtashami, memaparkan pandangannya bertajuk “The Real Fertility Crisis: The Pursuit of Reproductive Agency in a Changing World”. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang emas menjadi negara berpendapatan menengah-atas karena sedang berada dalam bonus demografi yang berlangsung hingga 2050. Syaratnya, penduduk muda harus mendapat pelatihan agar menjadi tenaga kerja terampil.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi penuaan penduduk dan penurunan angka kelahiran, tantangan yang dialami banyak negara di dunia. Hassan menegaskan keluarga berencana adalah hak asasi manusia, dan jumlah anak yang diinginkan merupakan keputusan perempuan itu sendiri, bukan keputusan lingkungan, pemerintah, maupun pihak internasional. Ia menambahkan bahwa tingkat kelahiran dipengaruhi kondisi sosial ekonomi. Ia berharap dapat kembali ke Indonesia, khususnya Bali, untuk melihat Indonesia menikmati generasi emas 2045.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco, menyoroti pentingnya akses pendidikan tinggi yang luas dan merata. Saat ini sekitar 32 persen penduduk usia 19 tahun telah menempuh pendidikan tinggi, masih di bawah target RPJMN sebesar 38,04 persen pada 2029. Artinya, sekitar 1,4 hingga 1,5 juta orang lagi perlu didorong mengakses pendidikan tinggi.
Di sisi lain, sekitar 1,9 juta lulusan lahir setiap tahun, tetapi banyak generasi muda masih sulit mendapat pekerjaan. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian (mismatch) antara angkatan kerja dan lowongan yang tersedia. Pemerintah mendorong keterkaitan kuat antara pendidikan tinggi dan industri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 5–8 persen.
Salah satu intervensi yang disiapkan adalah pemilahan hingga penutupan program studi yang tidak lagi relevan. Perguruan tinggi juga diminta beralih dari strategi market driven dan over supply ke market driving, yakni mengembangkan program studi sesuai kebutuhan masa depan, misalnya lewat sistem major–minor seperti kedokteran dengan tambahan manajemen.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, yang membuka simposium sekaligus menjadi keynote speaker, menegaskan bahwa periode 2020–2030 adalah fase krusial penentu kebijakan. Jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap, terlebih dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia.
Ia memaparkan transformasi kebijakan Kemendukbangga dari pengendalian jumlah penduduk menjadi pendekatan komprehensif lintas sektor, dari “keluarga berencana” menuju “komunitas berencana” yang berfokus pada kualitas hidup, daya dukung, dan keberlanjutan. Untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan, Kemendukbangga juga mendorong pembentukan career center agar jumlah lulusan seimbang dengan kebutuhan lapangan kerja.
Peta jalan pembangunan kependudukan dirancang dalam empat tahap: penguatan fondasi kependudukan (2026–2029), akselerasi transformasi (2030–2034), adaptasi menuju masyarakat menua (2035–2039), dan perwujudan Indonesia berdaya saing (2040–2045).
Simposium dilanjutkan dengan dua sesi pleno. Pleno I, yang dimoderatori Prof. Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan (USU), membahas pengelolaan sampah rumah tangga, peran Koperasi Desa Merah Putih dalam pengentasan kemiskinan, serta penguatan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Universitas Udayana menyampaikan rencana membangun instalasi pengolahan sampah terpadu berkapasitas 10 ton per hari pada 2026. Dalam diskusi, peserta dari berbagai perguruan tinggi menyoroti akses infrastruktur di wilayah 3T, peran kampus dalam menyiapkan lulusan, hingga ekonomi sirkular dan kearifan lokal Tri Hita Karana.
Pleno II, yang dimoderatori Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes (Universitas Udayana), membahas perencanaan kebutuhan tenaga kerja untuk mengatasi mismatch yang dialami sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia, peran keluarga dalam membentuk karakter dan ketahanan sosial, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sesi ini juga mengulas care economy sebagai upaya memperpanjang bonus demografi dan pendekatan National Transfer Accounts untuk menavigasi transisi demografi.
Para narasumber sepakat bahwa perguruan tinggi memegang peran strategis sebagai pusat riset kependudukan, pencetak SDM berkualitas, penggerak inovasi, dan agen edukasi publik. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar bonus demografi dapat berubah menjadi bonus ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
