Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto Paparkan Transformasi Demografi Menuju Indonesia Emas 2045 di Universitas Padjadjaran
Bandung – Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menyampaikan pentingnya transformasi demografi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Stadium Generale Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (4/9/2026), di Bandung.
Dalam kuliah umum bertajuk “Transformasi Demografi Menuju Indonesia Emas 2045: Menyelaraskan Peta Jalan Kependudukan dan Target SDGs”, Deputi Bonivasius menguraikan pentingnya menempatkan pembangunan kependudukan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Pengelolaan penduduk perlu dilakukan secara terencana, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan materi yang dipaparkan, data SUPAS 2025 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta jiwa. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan. Bonus demografi perlu dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kesempatan ekonomi agar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bonivasius juga menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan memerlukan narasi besar yang mencakup stabilitas demografi, ketahanan keluarga pada setiap siklus kehidupan, optimalisasi bonus demografi, pertumbuhan ekonomi, dan terwujudnya negara sejahtera. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dalam membangun fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu fokus utama pemaparan adalah penyelarasan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Sustainable Development Goals (SDGs). Penyelarasan ini diperlukan agar sasaran pembangunan kependudukan dapat terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional dan agenda pembangunan berkelanjutan.
Dalam materi tersebut, Deputi Bonivasius menyoroti lima sasaran utama PJPK 2025–2029, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta integrasi data kependudukan. Kelima sasaran ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan dan intervensi pembangunan yang sesuai dengan dinamika serta kebutuhan penduduk.
Peran perguruan tinggi dan mahasiswa turut menjadi perhatian dalam transformasi pembangunan kependudukan. Melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat, perguruan tinggi diharapkan mampu berkontribusi dalam menghasilkan solusi atas berbagai persoalan kependudukan dan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik menjadi penting untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti serta mendorong implementasi program yang lebih tepat sasaran.
Melalui kegiatan Stadium Generale ini, penyelarasan pembangunan kependudukan dengan target SDGs diharapkan dapat memperkuat pemahaman akademik mengenai pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Transformasi demografi tidak hanya berorientasi pada besarnya jumlah penduduk, tetapi juga pada kualitas, produktivitas, ketahanan keluarga, dan pemerataan kesejahteraan sebagai fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045
