Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemeterian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Bonivasius Tekankan Pentingnya Population Engineering untuk Optimalkan Bonus Demografi tanpa Mengorbankan Lingkungan
Jakarta, Kamis (3/9/2026) – Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., menekankan pentingnya pengelolaan dinamika penduduk secara terencana untuk mengoptimalkan bonus demografi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut disampaikan dalam Kuliah Perdana Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis (3/9/2026), secara daring.
Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bonivasius membawakan materi bertajuk “Population Engineering: Optimalisasi Bonus Demografi melalui Pembangunan Produktif, Inklusif, dan Berkelanjutan tanpa Mengorbankan Lingkungan”. Ia menjelaskan bahwa Population Engineering merupakan pendekatan untuk mengelola dinamika penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, struktur, dan persebaran penduduk melalui kebijakan pembangunan yang terencana.
Berdasarkan data SUPAS 2025 yang ditampilkan dalam materi, jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk, terutama kelompok usia produktif, menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, bonus demografi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan tanpa dukungan pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai.
Sejumlah tantangan masih perlu diatasi, di antaranya tingginya proporsi tenaga kerja sektor informal, pengangguran usia muda, belum optimalnya partisipasi perempuan dalam sektor formal, serta persoalan stunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi bonus demografi harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan pembangunan.
Deputi Bonivasius juga menyoroti hubungan erat antara dinamika penduduk dan daya dukung lingkungan. Pertumbuhan serta persebaran penduduk memengaruhi kebutuhan pangan, air, energi, perumahan, dan transportasi. Jika tidak dikelola secara tepat, peningkatan kebutuhan tersebut dapat memperbesar tekanan terhadap sumber daya alam dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.
Tantangan tersebut berkaitan dengan Triple Planetary Crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. Karena itu, kebijakan kependudukan perlu terintegrasi dengan pemerataan pembangunan wilayah, pengendalian urbanisasi, penataan ruang, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
Dalam materi mengenai Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Deputi Bonivasius menekankan pentingnya penguatan data, regulasi, program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi. Implementasinya membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat agar kebijakan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa pascasarjana UNJ diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan kependudukan, pembangunan ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan Population Engineering diharapkan dapat mendukung pengelolaan bonus demografi secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan Indonesia Emas 2045 tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
