Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto: Pembangunan Kependudukan Jadi Kunci Perkuat Ketahanan Nasional
Manado, 15 Oktober 2026 — Pembangunan kependudukan tidak hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga mencakup kualitas manusia, ketahanan keluarga, mobilitas penduduk, serta kesiapan Indonesia menghadapi perubahan demografi. Karena itu, pembangunan kependudukan perlu menjadi bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dalam kuliah umum bertajuk “Memahami Manusia, Memperkuat Indonesia: Dari Dinamika Kependudukan Menuju Ketahanan Nasional” di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Kamis (15/10/2026). Dalam paparannya, Bonivasius menekankan bahwa dinamika kependudukan harus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Perubahan jumlah dan struktur umur penduduk, persebaran, mobilitas, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu dibaca secara menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan penduduk dan karakteristik setiap wilayah. Tantangan kependudukan Indonesia pun semakin kompleks, mulai dari fertilitas rendah di sejumlah wilayah, bertambahnya penduduk lanjut usia, bonus demografi yang memerlukan dukungan kualitas sumber daya manusia, hingga ketimpangan pembangunan dan persebaran penduduk. Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Sulawesi Utara, pemahaman terhadap karakteristik demografi daerah dinilai penting untuk merumuskan arah pembangunan yang tepat. Setiap wilayah memiliki kekhasan dari sisi struktur umur, persebaran penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan kebutuhan pelayanan dasar. Data kependudukan harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas intervensi dan memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah yang relevan dengan kondisi daerah. Deputi Bonivasius juga menguraikan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 sebagai kerangka jangka panjang yang memperhatikan kualitas, kuantitas, dan struktur penduduk, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, serta penataan administrasi kependudukan. Kerangka ini dijabarkan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam indikator, program, dan kegiatan yang lebih operasional, dengan dukungan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan kependudukan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam mengembangkan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan. Mahasiswa pun dapat berkontribusi dengan memahami isu kependudukan di sekitarnya, mengembangkan gagasan berbasis bukti, serta terlibat dalam kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga generasi muda dapat berperan aktif menyiapkan masa depan Indonesia. Kuliah umum ini juga menyoroti konsep demographic resilience atau ketahanan demografi, yaitu kemampuan penduduk dan sistem sosial dalam menghadapi perubahan serta tekanan demografi melalui kebijakan adaptif, pembangunan manusia berkualitas, dan keluarga yang tangguh. Selain itu, perubahan struktur umur penduduk membuka peluang silver economy dan care economy yang berkaitan dengan meningkatnya populasi lansia, namun perlu diimbangi kesiapan layanan, dukungan keluarga, dan kebijakan yang menjamin kesejahteraan lansia. Melalui pemahaman demografi yang komprehensif dan kolaborasi lintas sektor, pembangunan kependudukan diharapkan menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguat ketahanan nasional. Dengan menempatkan manusia dan keluarga sebagai pusat pembangunan, Indonesia diharapkan siap menghadapi perubahan demografi dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
